mendapatkan kabar dari panitia Penilaian The men of the year 2009 yang diselenggarakan oleh borneo tribune sempat membuatku kaget, lho kok mereka memilih diriku menjadi salah satu peserta The Men of The Year 2009?
aku segera menelpon Alex dan Nur Is kedua tokoh muda yang memimpin media ini dan mereka meyakinkanku bahwa penilaian yang dilakukan sungguh objektif dan melalui proses yang panjang. Apresiasi dari Borneo Tribune ini merupakan upaya kami untuk mendukung inisiatif tokoh tokoh yang telah memberikan jasa dan berkarya bagi kemajuan Kalimantan Barat, demikian menurut Nur Iskandar.
event pengumuman nominator ini telah berlangsung seminggu dan melibatkan tim penilai dari multipihak, penjaringan nominator berdasarkan jajak pendapat publik sehingga kami yakin bahwa event ini sungguh mengedepankan objektivitas dan profesional.
Kategori lingkungan menempatkan ketiga nominator lain yakni Bapak Cornelis (Gubernur), Alm.Nazarius (Tokoh MA), Tri Budiarto (Birokrat), dan Lorens (NGOs). Pada tanggal 30 desember 2009 pukul 21.00 acara Pengumuman dan penyerahan penghargaan, berdampingan dengan Bapak Cornelis membuatku grogi, dan malam itu merupakan sejarah bagiku dimana aku berjabat tangan dan berdampingan dengan orang nomor satu di Kalimantan Barat di pentas pendopo.
Terim kasih banyak kuucapka epada semua masyarakat yang telah memberikan dukungan dan memberikan penghargaan atas upaya-upaya yang dilakukan, keberhasilan ini bukanlah untukku namun bagi masyarakat Kalbar khususnya para pejuang lingkungan yang saat ini tertatih tatih dicabik ancaman perusakan sistematis. Persoalan lingkungan merupakan persoalan utama dan mengancam semua orang, kita hidup pada bumi yang sama , memiliki udara yang sama. Perjuangan aktivis lingkungan belum berakhir dengan sebuah penghargaan, tantangan terberat semakin nyata seperti upaya sistematis perusakan dibalik kedok pembangunan.

Pontianak | Mon 21 Dec 2009

KAWASAN perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat (Kalbar) menghadapi sejumlah persoalan pangan. Hal itu terjadi akibat degradasi lahan dan penyempitan kawasan pertanian serta rusaknya agroekosistem bila dikaji dari sistem pangan yang diterapkan saat ini.

Hal itu dikemukakan Ketua Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) Kalbar, Lorentius menanggapi sejumlah persoalan yang menghantui warga negara Indonesia di tapal batas. “Ada penyempitan kawasan pertanian di sana, khususnya di Kabupaten Kapuas Hulu,” katanya di Pontianak Minggu (20/12).

Menurut Lorens, penyempitan lahan pertanian itu terjadi karena tidak ada kepastian peruntukan kawasan pertanian bagi masyarakat. Persoalan itu juga diperparah oleh ketersediaan lahan milik petani yang selalu terancam oleh konversi kawasan pertanian menjadi perkebunan dalam skala besar.

Padahal, kata Lorens, dalam praktiknya, karakteristik pertanian masyarakat perbatasan masih mengandalkan sistem gilir balik. Sistem ini memerlukan luas kawasan pertanian yang cukup besar untuk melakukan rotasi secara kontinu.

“Kita bisa lihat sekarang betapa lumbung-lumbung padi yang menjadi andalan petani kita sudah mulai menghilang. Saya kira ini sangat berbahaya, mengingat lumbung padi itu adalah simbol dari sistem ketahanan pangan petani dalam menghadapi musim paceklik,” jelas Lorens.

Lebih jauh ia mengatakan, selama ini pemerintah lebih banyak mengandalkan pemenuhan pangan bagi warga perbatasan melalui sistem distribusi. Ini juga dinilai sangat berisiko karena terkait dengan akses transportasi dan lain-lain.

Ia mengingatkan, hingga kini infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Pontianak dengan belahan timur Kalbar masih tambal sulam. Banyak truk ambles di jalan berlubang dan mengakibatkan kemacetan yang panjang. Rusaknya infrastruktur jalan itu sangat berpengaruh terhadap distribusi pangan.

Ditinjau dari kebijakan, jelas Lorens, upaya pemerintah untuk mendorong kedaulatan pangan rakyat masih sangat terbatas. “Jangkauan program peningkatan kapasitas petani, dan program pembangunan kawasan pertanian yang terpadu, masih sangat terbatas. Bahkan nyaris tidak ada. Saya kira itu dulu yang harus digalakkan,” tandasnya. Andi Fachrizal
Ribuan Pohon Durian Kalbar Ditebang Per Tahun
Kamis, 31 Desember 2009 | 04:02 WIB
Pontianak, Kompas - Penangkapan lima kapal yang mengangkut 272 kontainer kayu di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, dan Pelabuhan Dwikora, Pontianak, Senin-Selasa (29/12), membuka kedok praktik penebangan ribuan pohon durian di Kalimantan Barat dalam setahun terakhir.
”Kebijakan memperbolehkan penebangan kayu durian awalnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kayu domestik dan menyejahterakan masyarakat. Kenyataannya, kebijakan ini dimanfaatkan cukong untuk mengeruk keuntungan. Sebaliknya, masyarakat merugi karena lingkungan rusak,” kata Direktur Lembaga Konservasi Kalimantan Lorens, Rabu.
Markas Besar Polri menyita 213 kontainer kayu durian olahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, yang diangkut tiga kapal dari Kalbar. Adapun Kepolisian Daerah Kalbar menyita 59 kontainer kayu durian olahan yang diangkut dua kapal di Pelabuhan Dwikora, Pontianak (Kompas, 30/12).
Modus baru pembalakan liar adalah menyelipkan kayu jenis lain dalam pengiriman kayu durian.
Menurut Lorens, hasil survei yang dilakukan lembaganya beberapa waktu lalu menunjukkan, sedikitnya dalam sehari ada dua kontainer kayu durian di Kecamatan Pahuman, Kabupaten Landak, yang dikirim ke Pontianak. Untuk mengisi satu kontainer, dibutuhkan empat pohon. Dengan estimasi itu, dalam setahun diperkirakan 2.400 batang pohon durian ditebang di Pahuman. Padahal, areal tebang pohon durian tidak hanya di Kecamatan Pahuman, tetapi juga di kecamatan lain di Kabupaten Landak dan Mempawah.
Satu pohon durian dihargai Rp 500.000-Rp 1 juta. Padahal, hasil buah durian dalam satu kali musim panen minimal Rp 1 juta. Masyarakat menanam pohon durian di daerah tangkapan air. ”Kebijakan memperbolehkan penebangan pohon durian sebaiknya dihentikan,” katanya.
Di Pelabuhan Dwikora, Rabu, polisi menemukan tujuh kontainer kayu yang bermasalah dan menyegel karena berisi kayu rimba campuran.
Direktur Reserse Kriminal Polda Kalbar Komisaris Besar Rafli menyatakan, pihaknya bersama Dinas Kehutanan Kalbar baru mengidentifikasi 26 dari 59 kontainer yang disita. Sejauh ini belum ada penetapan tersangka.
Koordinator Pos Kehutanan Pelabuhan dari Dinas Kehutanan Kalbar Munasrip mengatakan, selama ini pihaknya hanya melakukan pengecekan administratif terhadap kayu. Pemeriksaan fisik kayu tidak dilakukan karena kontainer disegel. (WHY)

BARAT renta dikelilingi penyamun, begitulah kondisi sosio-geografi Badau saat ini. Masa kejayaan kayu (baca: illegal logging) telah berlalu sejak 2004 silam. Kota dengan jumlah penduduk berkisar 6.000 jiwa ini seperti kehilangan cermin hidupnya. Roda perekonomian seret, dan memaksa sebagian masyarakatnya terjebak dalam sebuah rutinitas ilegal seperti judi dan praktek-praktek prostitusi. Kota yang berbatasan langsung dengan Lubok Antu, Sarawak, Malaysia Timur ini masih menyisakan puing-puing kejayaan masa lalu. Hilir mudik mobil-mobil mewah berplat Malaysia di wilayah kedaulatan Republik Indonesia adalah saksi sejarah dari masa kejayaan itu. Bahkan, teramat jarang ditemukan mobil berplat resmi Indonesia yang mengisi ruas jalan Kota Badau. Ruang gerak mobil-mobil bodong itu memang terbatas. Mereka hanya bisa beroperasi di wilayah Badau, Puring Kencana, hingga Lanjak. Warga negara Indonesia menggunakan mobil dari negeri tetangga itu dengan pertimbangan harga yang jauh lebih murah dibandingkan jika harus membeli di negeri sendiri. Kini, era kayu telah berlalu. Hutan-hutan di Kalbar pun mulai gundul. Sayangnya, upaya untuk terus menggerus sumber daya alam yang tersisa seperti tak pernah kenal surut. Dalih investasi demi kesejahteraan rakyat terus dikumandangkan. Kota Badau pun kini menghadapi masalah baru. Raksasa-raksasa sawit telah mencengkeram hingga ke jantung kota dan memorakporandakan sistem pranata sosial Kota Badau. Tidak mengherankan jika praktek-praktek premanisme tetap mendominasi wilayah utara Kota Putussibau ini. Intrik dan intimidasi acapkali datang mendera siapapun yang datang berkunjung ke kota itu. Sebagai contoh, peristiwa yang menimpa tim survei EC-Indonesia FLEGT Support Project yang terdiri dari Lorens (FLEGT), Dharma Setiawan (Freelance), Andi Fachrizal (Wartawan Harian Jurnal Nasional Jakarta), dan Yudi (aktivis dari Sintang). Mereka berencana melakukan eksplorasi perbatasan di Nanga Badau hingga Nanga Kantuk, 15 Desember 2009 lalu. Tim akhirnya dibagi menjadi dua bagian. Dua orang ke Nanga Kantuk, dan dua lainnya di seputaran Nanga Badau hingga Sempadan Indonesia-Malaysia. Lorens dan Dharma memilih lokasi Nanga Kantuk. Sedangkan Andi Fachrizal dan Yudi menggali informasi di seputaran Nanga Badau hingga Sempadan. Alih-alih bekerja, tim survei Nanga Kantuk telah menerima perlakuan tidak menyenangkan dari aparat kepolisian setempat. Alasannya, ada laporan dari masyarakat yang menyebut empat orang anggota WWF sedang masuk ke Badau dan melakukan provokasi kepada masyarakat untuk menolak sawit. aku dan Dharma pun diminta melaporkan diri ke Markas Kepolisian Sektor (Polsek) Badau. Kedua anggota tim ini akhirnya kembali ke Nanga Badau dengan sepeda motor yang disewanya. Mereka tidak langsung ke kantor polisi, melainkan ke Penginapan Loh Jinawi sambil menunggu tim lainnya yang masih berada di lapangan. Saat itu, Andi Fachrizal dan Yudi masih wawancara dengan tetua adat setempat. Namanya Luther Anak Idin. Setelah keempat anggota tim survei bertemu, mereka sepakat untuk mendiskusikan insiden Nanga Kantuk sebelum mengambil langkah selanjutnya. Sebuah rumah makan Padang yang letaknya tak jauh dari penginapan menjadi pilihan. Di tengah acara makan malam itu, polisi yang ‘menangkap’ Lorens dan Dharma tiba-tiba hadir di rumah makan yang sama. Polisi berkostum preman itu bernama Arif. Lorens bahkan mengajaknya makan bersama di satu meja. Arif menerima tawaran itu dan memulai pembicaraan dengan kata “Maaf, saya hanya menjalankan perintah atasan.” Setelah mendesak Arif untuk menyebut siapa masyarakat yang melaporkan empat tim survei itu, Arif pun mengatakan pelapornya bernama Tio. Ia salah seorang petinggi di jajaran PT Sinar Mas Grup, Badau. Lorens minta agar Tio segera dihadirkan untuk mencari tahu alasan kenapa ia melaporkan timnya ke polisi. Tio hadir di rumah makan itu dan mencoba mengklarifikasi ikhwal aduan yang dilakukannya ke polisi. Menurutnya, ada informasi yang masuk dan menyebut empat orang aktivis WWF yang masuk ke Badau dan memprovokasi masyarakat setempat untuk menolak sawit. Spontan Lorens tidak terima tudingan Tio yang tidak beralasan. Lorens menganggap Tio telah melakukan tindakan tidak menyenangkan terhadap diri dan timnya. Akhirnya Lorens pun menghubungi General Manager PT Sinar Mas, Bernard di Pontianak via telepon selularnya. Lorens kenal dengan pejabat teras Sinar Mas itu. Dari pembicaraan, Bernard berulangkali minta maaf kepadanya. Persoalan tak berhenti sampai di situ. Tim survei EC-Indonesia FLEGT Support Project meminta agar Tio meminta maaf secara tertulis dan mencabut aduannya dari kepolisian setempat. General Manager PT Sinar Mas, Bernard, menerima tawaran itu. Namun Tio justru menolak dengan berbagai alasan yang dikemukakannya. Situasi kian memanas ketika Arif memaksa Lorens ke Kantor Polsek Badau guna mengisi daftar tamu. “Paling tidak atasan saya tahu kalau saya bekerja,” kata Arif. Lorens tak menolak dan berangkat ke Polsek sekadar mengisi buku tamu di sana. Tiga anggota tim lainnya kembali ke penginapan, namun situasi di sekitar sudah mulai tidak kondusif. Tim akhirnya memutuskan untuk mengemasi barang-barang, dan segera meninggalkan Kota Badau menuju Kecamatan Lanjak malam itu juga. Setelah mengisi buku tamu Polsek Badau, Lorens kembali ke penginapan dengan pengawalan anggota kepolisian setempat. Keempat anggota tim akhirnya berangkat dengan menumpang kendaraan pribadi milik adik ipar Yudi. Sekitar dua jam perjalanan, tim tiba di Lanjak dan memutuskan beristirahat di Penginapan Jelayang. Di Lanjak, keempat anggota tim secara tidak sengaja bertemu dengan sejumlah aktivis WWF. Mereka datang dari Kota Putussibau. Diskusi seputar insiden Badau pun berlanjut hingga larut malam dan menghabiskan beberapa gelas kopi. Aparat Kepolisian Sektor Lanjak ikut nimbrung dan mengendus pembicaraan keempat anggota tim survei ini. Keesokan harinya, 16 Desember 2009, di Penginapan Jelayang, tim sudah dijemput motoris Balai Taman Nasional Danau Sentarum. Kepala Seksi TNDS Lanjak, Endik menawarkan fasilitas speedboat bermesin 40 PK untuk mengantar tim hingga ke Semitau. Lorens menyambut baik tawaran itu. Setelah sempat berkeliling Lanjak dengan sepeda motor, tim akhirnya memutuskan kembali ke Semitau menyusuri Danau Sentarum. Lorens Cs tiba di Kecamatan Semitau setelah menempuh perjalanan air sekitar tiga jam. Idealnya perjalanan Lanjak – Semitau hanya dua jam. Namun tim masih berkesempatan singgah di kawasan Bukit Tekenang untuk mengabadikan Danau Sentarum dari puncak tertinggi kawasan itu. Di Semitau, sebuah kendaraan milik FLEGT sudah menunggu. Hanya singgah makan siang, tim kemudian melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Sintang dan beristirahat di Hotel Sintang Permai. Di Sintang, upaya lain juga dilakukan Andi Fachrizal. Ia melaporkan insiden yang menimpa timnya kepada Kabid Humas Polda Kalbar, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Suhadi SW. Dalam pembicaraan via telepon, Rizal mendeskripsikan persoalan yang menimpa timnya. Suhadi berjanji akan mencari tahu akar persoalannya sekaligus memfasilitasi kedua belah pihak agar masalah tidak berlarut-larut. Esok harinya, 17 Desember 2009, keempat tim sepakat membubarkan diri. Yudi kembali ke kediamannya di Sintang. Sedangkan tiga lainnya kembali ke Pontianak. Sepanjang perjalanan Sintang – Pontianak, mereka dihibur oleh lantunan musik dangdut Rhoma Irama. Setidaknya, ada hiburan di tengah kemelut yang menimpa empat tim survei itu. Berikut kronologi perjalanan Tim EC-Indonesia FLEGT Support Project: Tanggal 12 Desember 2009 Tim survei EC-Indonesia FLEGT Support Project bertolak ke Kabupaten Sintang pukul 19.30 WIB menggunakan Damri. Perjalanan terasa panjang akibat rusaknya infrastruktur jalan yang menghubungkan Kota Pontianak dengan sejumlah kabupaten di wilayah Timur Kalimantan Barat. Apalagi, di Jalan Lintas Sekadau, Kabupaten Sanggau, sebuah truk bermuatan padat amblas dan mengakibatkan kemacetan yang panjang. Tidak sedikit penumpang bus yang menggerutu ketika perjalanan mereka terganggu kemacetan. Tanggal 13 Desember 2009 Rombongan tiba di Kabupaten Sintang pukul 09.30 WIB, dan langsung beristirahat di terminal Sintang sebelum menuju Kantor EC-Indonesia FLEGT Support Project Sintang. Dari kantor yang menginduk di Gedung Dinas Kehutanan Sintang itu, tim mempersiapkan diri bertolak ke Kecamatan Semitau. Namun, sebelumnya Kepala Balai Taman Nasional Danau Sentarum, Ir H Soewignyo menawarkan kepada Lorens dari FLEGT untuk bersama-sama menuju Semitau dengan fasilitas kendaraan miliknya. Hari itu juga, kami tiba di Ibu Kota Semitau dan memilih menginap di Hotel Arwana. Tanggal 14 Desember 2009 Rombongan bersama pihak TNDS bertolak ke Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Balai TNDS yang disokong FLEGT ada acara Lokakarya Pamswakarsa. Kepala Balai TNDS, Soewignyo didaulat membuka sekaligus membawa materi pada lokakarya yang dihadiri masyarakat setempat. Sementara kami, bertolak ke penangkaran arwana milik Haji Yono. Sepanjang perjalanan, terlihat hamparan lahan perkebunan sawit. Padahal, kawasan tersebut merupakan hutan penyangga bagi TNDS. Sekitar 15 menit perjalanan dengan kendaraan roda empat, kami pun tiba di penangkaran milik Haji Yono. Di sana juga kami berjumpa dengan Pak Mus dan mencoba memahami keinginan warga setempat dalam menyikapi hidup dan lingkungan mereka yang serba terancam. Usai berbincang-bincang, kami pun melanjutkan perjalanan air dengan menggunakan speedboat sewaan berkekuatan mesin 40 PK menuju Kecamatan Lanjak. Menghabiskan waktu tiga jam di Danau Sentarum, kami tiba di Lanjak. Di kecamatan itu, kami disambut Kepala Seksi TNDS Lanjak, Endik. Sadar waktu yang terbatas, kami pun meneruskan perjalanan ke Kecamatan Badau (perbatasan) dengan bus umum. Selama dua jam, kami akhirnya tiba di Ibu Kota Badau dan memilih istirahat di Penginapan Loh Jinawi, Jalan Lintas Utara, Badau. Tanggal 15 Desember 2009 Untuk efektifnya waktu yang tersisa, kami putuskan membagi dua tim yang ada. Ketua Rombongan, Lorens sepakat bersama Dharma Setiawan menuju Kecamatan Puring Kencana dan Nanga Kantuk. Sedangkan Andi Fachrizal bersama Yudi, menggali informasi di seputaran Kota Badau hingga Sempadan (perbatasan) Indonesia – Malaysia. Alih-alih dapat informasi yang akurat, kehadiran Lorens dan Dharma di Nanga Kantuk tersandung polisi. Ada laporan dari salah seorang petinggi PT Sinar Mas Badau bernama Tio yang melaporkan kepada polisi bahwa empat anggota WWF sedang masuk ke Badau dan memprovokasi masyarakat untuk menolak sawit. Lorens pun dipaksa melaporkan diri di Kantor Kepolisian Sektor Badau, namun tidak berujung pada penahanan. Melihat situasi yang tidak kondusif, kami akhirnya memilih meninggalkan Badau malam hari menuju Kecamatan Lanjak. Tanggal 16 Desember 2009 Di Lanjak, tim survei beristirahat di Penginapan Jelayang. Di daerah itu kami bertemu dengan beberapa aktivis WWF-Indonesia Program Kalbar dan berdiskusi seputar insiden Badau. Tim juga menyempatkan diri jalan-jalan di Kota Lanjak sebelum bertolak ke Kecamatan Semitau dengan Speedboat milik Taman Nasional Danau Sentarum. Di Semitau, tim akhirnya meneruskan perjalanan darat menuju Kabupaten Sintang dan menginap di Hotel Sintang Permai. Di hotel itu, diskusi seputar Badau masih hangat. Ponsel milik Lorens tak henti-hentinya berdering. Kebanyakan penelepon berasal dari pihak PT Sinar Mas Grup. Sedangkan Andi Fachrizal memilih berkomunikasi dengan Kepala Bidang Humas Polda Kalbar, AKBP Suhadi SW. Tanggal 17 Desember 2009 Tim akhirnya memutuskan kembali ke Kota Pontianak dan tiba dengan selamat pada 18 Desember 2009.
Pontianak 12 Desember 2009, mengawali perjalanan hari ini menggunakan bus dari Pontianak ke Sintang pada malam hari. perjalanan kali ini bersama kedua temanku Andi Fahrizal (Jurnas) dan Dharma(EO local) , kami berangkat pukul 19.00 dari Pontianak dan diprediksi akan tiba pada pukul 06.00 pagi. Mulai memasuki kota Sanggau aku terbangun dari tidur karena jalan sudah mulai rusak. Kami ngobrol tentang parahnya jalan yang menghubungkan jalan antar kabupaten di Kalimantan Barat, fenomena kerusakan jalan ini merupakan indikator pembangunan dan tidak mengherankan bila semua harga barang menjadi mahal di daerah daerah pedalaman. Bahkan saking rusaknya kami harus menunggu 3 jam dari pukul 04.00 sampai 07.00 di Semuntai, sebuah truck amblas dan melintang di jalan, semua kendaraan berhenti dan tak bisa lewat. Semakin lama antrian macet semakin ramai .....Jalan rusak ekonomi sulit dan masyarakat semakin yakin bahwa korupsi menjadi penyebabnya