Perjalanan di tahun 2010 penuh dengan dinamika, meretas kembali persoalan pangan di bumi Kalimantan adalah membongkar semua persoalan struktural yang menggerus kedaulatan pangan rakyat. Mengapa demikian ?persoalan pangan di bumi Kalimantan diakibatkan oleh intervensi yang kurang tepat melalui pembangunan daerah secara umum. KOnversi kawasan potensial pangan untuk dijadikan areal perkebunan kelapa sawit, pertambangan menjai ancaman serius. Bila ditanyakan kepada Pemerintah mengapa hal ini terjadi sekilas jawabannya adalah demi kesejahteraan rakyat dan menjamin tersedianya pangan. Kok indirect gitu ya logika berpikirnya. Memang disadari bahw tuntutan pemerintan daerah untuk memastikan kenaikan pendapatan daerah, namun apakah harus dibayar dengan mengorbankan nasib para petani dan masyarakat yang saat ini sangat bergantung dari kawasan kawasan yang mereka ubah menjadi kawasan perkebunan skala besar?
Hal yang sudah mengancam didepan mata adalah gagalnya panen akibat tingginya intensitas dan skala banjir, ribuan hektar lahan petani mengalami kegagalan panen dan pemerintah hanya bisa menyiapkan sekardus indomie dan terigu sebagai bagian dari bantuan bencana alam.lalu apalagi yang diharapkan oleh petani pada saat panen tiba, harapan itu telah pupus. Korelasi antara fenomena banjir dan kemarau yang sangat ekstrim adalah buah buah bencana yang harus dipanen karena semakin rusaknya ekosistem secara keseluruhan.
kedua cerita diatas paling tidak mewakili beberapa hal yang sebenarnya telah terjadi dan akan menjadi beban kemanusiaan di masa depan. berpikir lebih bijaksaa dan mengedepankan kestabilan dan keberlanjutan adalah hal mutlak yang harus dilakukan oleh penguasa negeri ini untuk menyelamatkan nasib para petani. Memberikan kesempatan bagi petani untuk mengisi ruang ruang dialog pada saat perencanaan pembangunan dan mendengarkan usulan mereka adalah perbuatan arif bagi pemerintah.
Mengembalikan kedaulatan rakyat atas pangan tidak hanya sekedar menguatkan entitas petani sebagai produsen pangan setia, tetapi memberikan penghargaan dan melindungi hak hak mereka atas entitas yang disandangnya. Tidak berlebihan bila kepastian hak mereka segera dipayungi dalam kebijakan yang pasti seperti membebaskan kawasan kawasan pangan dan penudukungnya dari praktek konversi.
Tentunya banyak solusi yang bisa dibangun bersama

Category: